KITA HARUS BICARA
TENTANG PAPUA
Setelah mengunjungi laman ini: teruslah belajar, mendengar, dan memberikan wadah untuk suara orang-orang Papua. Isu ini tidak akan hilang meskipun tagar tidak berada di laman tren lagi.
Selalu diperbarui. Pembaruan terakhir: Jum 3 Jul 21.42 WIB
Informasi terkait Papua yang perlu kamu ketahui.
Gerakan papua melawan
Sumber : Medcom
Demonstrasi di Jayapura pada senin, 19 Agustus 2019.
Sumber : Medcom
Massa membakar gedung DPRD Papua Barat pada 19 Agustus 2019.
Sumber: CNBC
Foto kerusuhan di Wamena dan Jayapura 19/8/2019.
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, gonjang ganjing di bumi Papua semakin memanas. Berasal dari ujaran rasis di Surabaya, konflik merembet sampai pada puncaknya tragedi berdarah di Jayapura dan Wamena sudah tidak dapat dihindarkan. Korban berjatuhan, ribuan massa turun kejalan, dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Apakah pemerintah Indonesia menganggap Papua sebagai anak tiri ? Apakah benar bahwa ras yang terpinggirkan dan berbeda dari suku bangsa lain ? Apakah upaya penanganan konflik rasisme yang ditempuh hanya sekedar basa-basi ? Atau ada kepentingan lain yang memanfaatkan situasi ini sehingga eskalasinya tidak dapat terbendung lagi?
Ironisnya, isu rasisme yang terjadi di Papua saat ini telah ditunggangi oleh kepentingan beberapa pihak yang menginginkan terwujudnya Papua Merdeka, dengan cara memantik konflik antara orang Papua dan orang non Papua dengan memanasi isu rasisme. Terlebih lagi isu rasisme ini juga dijadikan sebagai alasan terhadap tuntutan referendum dengan dasar perbedaan ras Melanesia, yang disebarkan oleh aktivis pro kemerdekaan Papua. Padahal, ras Melanesia di Indonesia bisa mencapai 13 juta jiwa yang tersebar di tiga provinsi lainnya yakni Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2019, beberapa mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di Surabaya mendapati tindakan tidak mengenakkan berupa ujaran rasis dari beberapa oknum TNI yang meneriaki mereka dengan panggilan “monyet”. Kasus ini kemudian memanas dan mengundang reaksi protes dari berbagai solidaritas rakyat Papua. Tidak menunggu lama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa, menyatakan permohonan maafnya secara langsung pada 19 Agustus 2019.
Satu bulan dari peristiwa tersebut, demo besar-besaran pun terjadi di Wamena dan Jayapura dan berujung ricuh. Demo ini dicurigai diinisiasi oleh kelompok aktivis kemerdekaan Papua. Pasalnya, isu rasisme yang menimpa mahasiswa Papua ini sulit ditangani dan berbeda dengan konflik rasisme lain yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa demo kerusuhan Jayapura dan Wamena ini benar ditunggangi oleh kepentingan aktivis kemerdekaan. Melalui berbagai kesempatan dan penggorengan berita, isu rasisme di eskalasi menjadi isu separatisme. Terlebih lagi, tanggal terjadinya demo besar tersebut berdekatan dengan tanggal sidang PBB 2019.
rasisme dan papuan Lives Matter
Sumber: The Conversation
Aktivis Papua meneriakkan slogan saat demonstrasi di Jakarta,22 Agustus 2019.
Meledaknya isu “Black Lives Matter” di Amerika Serikat berdekatan dengan isu ujaran rasis di Surabaya. Merasa mengalami nasib yang sama, akhirnya masyarakat Papua menggunakan jargon “Papua Lives Matter” dalam setiap aksi protes yang mereka lakukan. Lalu, apakah kedua peristiwa ini bisa disamakan begitu saja? Apakah secara historis memiliki kesamaan ? atau hanya sebatas “momentum” yang coba dimanfaatkan untuk mendopleng popularitas?
Satu tahun berselang, pada pertengahan 2020, issue Black Lives Matter yang sedang memanas di dunia mencoba kembali dimanfaatkan oleh aktivis separatis dengan mengusung tagar Papua Lives Matter. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung sidang PBB 2020, namun eskalasi massa gagal dilakukan dan tidak sebesar kerusuhan Wamena-Jayapura pada tahun 2019. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, beberapa nama terbukti menginisiasi kerusuhan dan diputuskan menjadi tahanan politik.
Sejarah mengapa Papua ingin merdeka
Sumber : English Alaraby
Indonesia mengklaim bahwa Papua adalah bagian resmi dari kedaulatan NKRI. Namun, sejarah lain mencatat bahwa Papua pernah mendeklarasikan kemerdekaan paska dijajah oleh Belanda. Apakah sejarah yang selama tertulis di buku teks sekolah benar ? Bahwa Papua adalah wilayah sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pihak separatis Papua dan pemerintah Indonesia terus menerus saling tarik menarik narasi. Kelompok separatis masih saja mengeksploitasi dualisme sejarah masa lalu dan menggunakannya sebagai dasar perjuangan kemerdekaan Papua.
Gerakan kemerdekaan Papua bukan gerakan murni yang menyuarakan kebutuhan orang asli Papua, melainkan sebuah gerakan yang sengaja dirawat oleh beberapa entitas yang memiliki kepentingan.
Secara organisasi, separatisme juga terus berkembang baik di dalam dan luar negeri. Namun, ada indikasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya organisasi-organisasi ini juga tidak saling harmonis. Masing-masing dari mereka memiliki kepentingan dan pendukung yang berbeda.
Papua dan presiden indonesia
Sumber : FotoKita Grid
Salam hangat Presiden Indonesia Joko Widodo disambut dengan sambutan tradisional Papua setibanya di Arfak, Papua Barat (27/10/2019).
Sumber: Kompas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sambutan dari warga Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, saat melakukan kunjungan (27/10/2019).
Papua menggugat atas kejahatan HAM yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Walau tidak dapat dipungkiri bahwa Soeharto juga banyak meninggalkan luka di wilayah Republik Indonesia yang lain. Dilain waktu, bumi Papua juga pernah damai dibawah kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid. Lalu apakah konflik Papua ini merupakan konflik kekal antara Papua dan NKRI? Atau sekedar pasang surut kebijakan pemimpin negara?
Luka historis yang ditorehkan semasa pemerintahan Presiden Soeharto selalu dijadikan alasan oleh gerakan separatis Papua untuk terus melawan dan melakukan upaya-upaya memerdekakan diri dari Indonesia. Namun ada satu hal yang perlu diingat bahwa kasus-kasus HAM pada masa lampau dan ketertinggalan masyarakat Papua sudah tidak lagi relevan untuk digunakan sebagai alasan untuk merdeka. Papua, serta masyarakat di dalamnya saat ini lebih maju dan bahkan lebih merdeka dalam menjalani kehidupan dibandingkan pada masa lampau.
Dari tahun ke tahun, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua melalui berbagai kebijakan.Presiden Habibie menginisiasi dialog, Gus Dur mengungkapkan permohonan maaf, dan akhirnya program-program pro orang asli Papua terus digelontorkan oleh beberapa presiden setelahnya. Hingga beberapa tahun terakhir, pembangunan di Papua bisa dibilang sangat masif. Terutama pada pembangunan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll. Melalui langkah ini, Indonesia perlahan-lahan hadir menjawab kebutuhan orang asli Papua.
Dibalik Internasionalisasi Papua: Politik & Uang
Sumber : Twitter
Benny Wenda sedang membawa bendera Papua Barat.
Gerakan Free West Papua mengklaim bahwa perjuangan mereka selama ini adalah perjuangan hak kehidupan Orang Asli Papua. Namun di beberapa negara, gerakan separatis tidak pernah menjadi perjuangan murni yang terlepas dari agenda besar yang bersembunyi di belakangnya. Apakah agenda tersembunyi dibalik kampanye gerakan Free West Papua ? Apakah hal tersebut benar-benar lahir dari suara rakyat Papua atau ada kepentingan lain yang sedang mendompleng ?
Gerakan separatis tidak pernah bisa berdiri sendiri, ada keterlibatan dan dukungan berbagai pihak yang membuat gerakan papua merdeka bisa tetap eksis. Berbagai kepentingan politik asing dan juga kepentingan ekonomi beberapa negara mencoba memberikan dukungan pada gerakan ini. Sebut saja Ralph Regenvanu yang menggunakan isu ini untuk kepentingan pemilu Vanuatu pada tahun 2020 lalu.
Pemanfaatan isu kemerdekaan Papua oleh beberapa kepentingan politik dan ekonomi ini cukup lari dari cita-cita dasar mereka. Bahwa sebenarnya kepentingan aktivis kemerdekaan ini sudah tidak murni bertumpu pada suara orang asli Papua, namun mengakomodir beberapa kepentingan sponsor gerakan belaka.
Apakah Papua Harus Merdeka
Sumber : Detik.com
Negara tidak pernah hadir di Papua? Indonesia hanya menganggap Papua sebagai anak tiri yang terus dieksploitasi tanpa dipedulikan? Tidak ada kebijakan yang pro Papua, tidak ada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan orang asli Papua? Apakah semua desas desus itu benar? Apa saja kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Papua? Apakah Indonesia hadir dan berupaya memberikan kesejahteraan kepada rakyat Papua sama seperti provinsi yang lain?
Pemerintah Indonesia berusaha untuk terus menyelidiki dalang dibalik kerusuhan dan huru hara dalam kurun dua waktu terakhir sembari terus melakukan pembangunan yang mengacu pada kebutuhan-kebutuhan mendasar orang asli Papua. Kami berharap, masyarakat umum tidak menjadi bias dalam memandang bahwa gerakan separatis ini adalah upaya yang benar dan tepat untuk Papua, mengingat;
Gerakan kemerdekaan papua bukan gerakan murni yang menyuarakan kebutuhan orang asli Papua, melainkan sebuah gerakan yang sengaja dirawat oleh beberapa entitas yang memiliki kepentingan.
Organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua tidak satu suara dan hal ini menunjukkan adanya perbedaan back up kepentingan di masing-masing organisasi.
Bahwa isu rasisme yang memicu kerusuhan besar dalam dua tahun terakhir bukanlah reaksi murni dari orang asli Papua, melainkan sebuah pergerakan yang terencana dan dimanfaatkan untuk melanggengkan kepentingan separatis dan kroni-kroninya.
Pemerintah juga melakukan pembangunan yang sangat masif di Papua dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hal ini dilakukan agar orang asli Papua bisa lebih cepat sejahtera dan merasakan kesetaraan dengan provinsi lain di Indonesia.